PURWAKARAT — FGD Sinergi Pengelolaan DBHCHT Bidang Penegakan Hukum di Jawa Barat Wilayah Kab. Karawang. Berbeda seperti FGD sebelum-sebelumnya dimana apabila tuan rumah atau lokasi FGD selalu sesuai tempat lokasi dan undangan sama satu wilayah namun kali ini berbeda dengan biasanya. FGD kali ini yang menjadi peserta yaitu dari Kab. Karawang namun lokasi kegiatannya berada di Kab. Purwakarta. namun hal tersebut tidak menjadi hambatan demi terwujudnya pemahaman yang sama untuk mengelola dana DBHCHT.
Selain Satpol PP Jabar dan Satpol PP Kab. Karawang, kegiatan FGD ini diikuti oleh jajaran sekretariat DBHCHT Provinsi Jabar dan Kab. Karawang, juga dari Kanwil Ditjen Bea dan Cukai Jawa Barat baik melalui luring maupun daring.
Kami percaya dengan berembuk bersama, kami dapat mendapatkan formulasi yang baik dalam menjalankan kegiatan DBHCHT di Bidang Penegakan Hukum. Selain itu, kami juga memiliki kesempatan untuk menyamakan persepsi dalam pemanfaatan dan pelaksanaannya.
Dalam sambutannya Kasat Pol PP Jabar menjelaskan DBHCHT bidang penegakan hukum dimaksudkan agar pemerintah daerah mensosialisasikan ketentuan tentang BKCHT dan melakukan pemberantasan BKCHT ilegal. Alokasi DBHCHT bidang penegakan hukum harus sesuai dengan aturan, pada aplikasi SIPD belum mengakomodasi semua jenis kode rekening namun Satpol PP Provinsi Jawa Barat mencoba memformulasikan sinergitas tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dengan penegakan hukum DBHCHT.
Satpol PP Provinsi Jawa Barat mencoba memformulasikan sinergitas tugas pokok dan fungsi Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah dengan penegakan hukum DBHCHT. kami bermaksud berbagi pengalaman tentang DBHCHT yang dapat masuk ke anggaran murni dan penggunaan DBHCHT sesuai PMK tutur Ade.
Kegiatan yang dilaksanakan selama dua hari ini dihadiri oleh Satpol PP Kab. Karawang, Sekretariat DBHCHT Provinsi dan Kabupaten Sumedang serta Kanwil BC Jawa Barat ini lebih kepada diskusi dan menerima masukan serta saran yang dituangkan kedalam berita acara kesepakatan bersama Focus Group Discussion (FGD) Sinergitas Kegiatan Pemberantasan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau Ilegal yang ditandatangani oleh masing-masing perwakilan yang hadir.
