Wow, PKL di Alun-Alun Dikenai Biaya Rp1 Juta


INILAH, Bandung - Sejumlah pedagang asongan di wilayah hukum Alun-alun Kota Bandung digiring petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka, dinilai telah menyalahi aturan dan dikenai biaya paksa hingga Rp 1 juta.
 
"Kita mengejar pelanggar Perda K3. Kita persempit ruang gerak mereka dengan memberikan biaya paksa hingga 1 juta," kata Kasatpol PP Kota Bandung Dadang Iriana di Alun-alun Jalan Dalem Kaum Kota Bandung, Senin (3/7/2017).
 
Menurut dia, biaya paksa tidak hanya berlaku bagi mereka pedagang saja. Sanksi, turut diberikan kepada masyarakat yang kedapatan berbelanja di zona terlarang. Serupa dengan pedagang, masyarakat dikenai sanksi Rp 1 juta.
 
"Masyarakat juga kita kenai sanksi apabila kedapatan melanggar dengan biaya paksa 1 juta. Ketentuan ini telah ditetapkan dalam Perda 11 tahun 2005 dan Perda 4 tahun 2011 untuk pedagang dan pembeli," ucapnya.
 
Sementara ini, biaya paksa dituturkan Dadang baru dilakukan di Alun-alun Kota Bandung. Ke depan, kegiatan serupa digulirkan di wilayah zona merah lainnya seperti Asia Afrika, Dipenogoro, Tegalega dan lainnya.
 
"Tujuh titik kita pantau. Untuk sementara, kita konsentrasi di Alun-alun dahulu. Kita berharap, apa yang kita lakukan hari ini bisa memberikan efek jera baik kepada mereka khususnya para pedagang," ujar dia.
 
Pada kegiatan kali ini, Satpol PP Kota Bandung berhasil menangkap tangan dua pedagang yang mencoba mengadu nasib di wilayah hukum Alun-alun. Keduanya berasal dari daerah berbeda dan dikenai sanksi biaya paksa.
 
Dalam acara yang digelar sejak siang itu, Satpol PP Kota Bandung turut melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang aturan Perda K3 yang wajib diketahui oleh masyarakat banyak.
 
Namun demikian, dari sekian banyak pengunjung. Hanya segelintir saja yang mengetahui soal aturan tersebut. Banyak dari pengunjung, mengaku baru mengetahui adanya larangan untuk berbelanja di zona merah.
 
"Enggak-enggak tahu soal adanya aturan ini. Saya juga kaget kalau berbelanja di zona merah ternyata di larang," kata warga asal Racaekek Ana Selfiana (40) di Taman Alun-alun Kota Bandung.
 
Ana yang datang bersama keluarga, sebenarnya turut mendukung apa yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung sekarang ini. Hanya saja, Pemkot Bandung harus terus menggelar sosialisasi kepada masyarakat.
 
"Kalau untuk buat Kota Bandung lebih maju tentu kita mendukung, setuju saja ada aturan seperti ini. Saya pribadi tidak keberatan karena untuk kebaikan kota juga," ucapnya.
 
Hal senada dikemukakan warga asal Kuningan Rani, kali pertama berkunjung ke Alun-alun Kota Bandung, dirinya mengaku baru mengetahui adanya aturan yang melarang warga berbelanja di zona terlarang.
 
"Intinya sih saya setuju dengan aturan soal ini. Pedagang juga menjadi lebih tertib tidak seenaknya berjualan. Tapi melihat biaya paksa, sepertinya berat juga ya. Tetapi bagus sih ada aturan seperti ini," kata Rani (26). [jek]
 
Sumber : inilahkoran.com
Share:

Copyright © 2015 SATPOLPP PROVINSI JAWA BARAT, All Rights Reserved.